2010 BBM BERPELUANG NAIK

HARGA bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun depan dimungkinkan akan mengalami kenaikan jika harga rata-rata minyak dalam negeri lebih tinggi dari asumsi yang telah ditetapkan dalam target APBN 2010. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan, pemerintah diberi diskresi atau semacam kewenangan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak jika realisasi harga minyak dalam negeri meleset jauh di atas yang ditargetkan dalam APBN 2010 yaitu 65 dollar AS per barel. 

"Diskresi untuk menaikkan harga BBM kalau terdeviasi 10 persen rata-rata dari prognosa. Tetapi itu kalau ada kata "jika". Tetapi itu adalah opsi terakhir," ujar Anggito, ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9). 

Namun, tambahnya, jika lonjakan harga minyak masih dalam kisaran normal, pemerintah hanya akan melakukan pengendalian biaya, baik alpha maupun konsumsi. 

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa membenarkan diskresi diberikan kepada pemerintah jika realisasi harga minyak dalam negeri meleset 10 persen di atas asumsi. Karenanya, dia menilai besaran cadangan risiko fiskal untuk tahun depan tidak perlu besar dengan adanya ketentuan diskresi tersebut. 

Pemerintah sendiri telah mengusulkan penambahan dana cadangan risiko fiskal sekitar Rp 3 tirlin hingga Rp 5 triliun dari usulan awal di RAPBN 2010 sebesar Rp 5,6 triliun. Namun, Panitia Anggaran DPR hanya memberikan ruang peningkatannya maksimal Rp 3 triliun. (dar/kmp)

2010, Pemerintah Masih Gelontorkan Insentif Perpajakan

PEMERINTAH akan mempertahankan pengalokasian stimulus fiskal untuk pemberian keringanan pajak, infrastruktur, dan konversi dalam bentuk subsidi pada tahun 2010 mendatang. 

Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Anggito Abimanyu, Kamis (17/9). "Untuk tahun 2010, pemerintah masih akan mengalokasikan stimulus untuk yang nyata-nyata akan terjadi adalah insentif tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan dan dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai), infrastruktur, atau konversi," kata Anggito ketika ditemui di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta. 

Pemerintah akan mengalokasikan sekitar 1 persen atau sekitar Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun dari Produk Domestik Bruto (PDB) untuk stimulus fiskal 2010. Alokasi ini tidak sebesar stimulus fiskal yang digelontorkan tahun ini yang mencapai Rp73,3 triliun atau sekitar 1,4 persen dari PDB karena kondisi perekonomian yang relatif lebih baik. 

Menurut Anggito, stimulus perpajakan diberikan agar menimbulkan penghematan dari sisi tax payer atau insentif dari sisi pemerintah. Stimulus ini dibutuhkan untuk memberikan insentif kepada sektor riil dan dunia usaha. Sedangkan untuk belanja yang sifatnya langsung, seperti infrastruktur, dimasukan dalam program reguler dalam belanja kementerian/lembaga. 

"Untuk belanja langsung sifatnya reguler tidak on top. Tidak seperti 2009 yang bersifat on top atau yang sudah ada tapi ditambah. Itu untuk quick yield yang menghasilkan cepat dan tidak memberikan tambahan biaya." tegasnya. (dar/kmp)

RUBRIKASI

Berkonsentrasi Urusan Politik, Pemerintah Abaikan Investasi Asing

Senin, 14 Desember 2009
JAKARTA, TRIBUN -Pemerintah dinilai terlalu berkonsentrasi pada urusan politik. Padahal, tantangan terbesar selama beberapa tahun ke depan adalah bagaimana mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu negara utama tujuan investasi.

”Kalau pemerintah terus-terusan sibuk dengan urusan politik saja, jelas mereka hanya berani mematok pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5-5,5 persen. Tanpa kerja keras pemerintah sekalipun, pertumbuhan ekonomi sebesar itu mudah tercapai,” kata pengamat pasar modal dan keuangan, Adler Manurung, di Jakarta, Minggu (13/12).

Rendahnya keinginan pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan hukum yang belakangan ini berkembang, kata Adler, juga menjadi salah satu pendorong mengapa pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5-5,5 persen.
Keinginan yang rendah menyelesaikan persoalan hukum itu, antara lain, tampak dari berlarut-larutnya kasus Bank Century.

Padahal, lanjut Adler, Indonesia berpotensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen pada tahun 2010, 7 persen pada tahun 2011, dan seterusnya.

Konsumsi domestik

Potensi itu, antara lain, ditopang besarnya konsumsi domestik, meningkatnya minat investasi ke Indonesia, serta membaiknya laju ekspor komoditas Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menyatakan, target pemerintah bahwa ekonomi akan tumbuh 5-5,5 persen pada tahun 2010 adalah target yang bisa dicapai tanpa harus bekerja keras sama sekali.

”Kalau 5,5 persen itu menunjukkan tidak ada keinginan untuk kerja keras,” ujarnya. Menurut Faisal, ekonomi bisa tumbuh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah karena kondisi ekspor-impor di negara lain mulai pulih. Perdagangan dunia bisa mendongkrak ekspor Indonesia.

Menurut Faisal Basri, Indonesia sebaiknya tidak cepat berpuas diri dengan pertumbuhan ekonomi yang tetap positif pada tahun 2009 pada saat negara lain didera krisis sehingga mengalami pertumbuhan negatif.

Sebab, negara dengan pertumbuhan negatif justru telah melampaui Indonesia, misalnya Jepang, yang sudah pulih dari pertumbuhan negatif menjadi positif 4,8 persen.

Soal Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen juga disampaikan Presiden Direktur Fortis Invesments—salah satu perusahaan pengelola reksa dana terbesar di Indonesia—Eko P Pratomo.

Kata Eko, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7 persen pada tahun mendatang bukan hal yang mustahil.

Namun, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperlukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur akan memberikan banyak efek lanjutan, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli, dan meningkatkan minat investasi di sektor riil.

Secara terpisah, Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor Johnny Darmawan mengatakan, jika ingin mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, Indonesia harus menggalang investasi dari luar karena investasi domestik tidak cukup.

Menurut dia, investasi baru tersebut perlu didorong ke arah penyediaan infrastruktur, seperti jalan dan pembangkit listrik. Sektor otomotif juga diyakini bisa menjadi lokomotif penggerak untuk memecahkan masalah pengangguran.

Sementara itu, pengamat ekonomi Aviliani ketika berbicara pada seminar Perbarindo DKI Jaya, pekan lalu, menyebutkan bahwa tahun depan pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan mencapai 3,1 persen.

Adapun volume perdagangan dunia tahun 2010 diperkirakan mencapai 2,5 persen. Bila dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, kinerja ekonomi Indonesia tahun 2009 sangat mengesankan. (KOMPAS/ vd)
Read Full 0 komentar

Batik Mangrove Simbol Kepedulian Lingkungan Warga Surabaya

Selasa, 20 Oktober 2009
editor Prima Sp Vardhana

SIAPA menyangka munculnya batik Mangrove (bakau) asal Kota Pahlawan atau yang dikenal dengan batik "SeRU" (Seni batik Mangrove Rungkut) berawal dari keprihatinan salah satu warga di Wisma Kedung Asem Indah J 28 Surabaya, Lulut Sri Yuliani atas rusaknya lingkungan yang ada di kawasan konservasi pantai Timur Surabaya.

Banyaknya tanaman mangrove yang ditebang secara liar oleh anggota masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga berakibat lingkungan kawasan konservasi pantai Timur Surabaya menjadi rusak. Dampak lainnya, banyak satwa terancam punah dan mengkibatkan abrasi dan erosi di sekitar pantai.


Kondisi tersebut membuat Lulut yang juga koordinator batik SeRU tergerak hatinya. Ia pun mulai memutar otak untuk melakukan tindakan pencegahan penebangan mangrove secara liar. Kebetulan Lulut sendiri adalah salah satu aktivis lingkungan di Surabaya, sehingga ide untuk itu bisa segera terwujud.

"Salah satu yang bisa saya lakukan untuk lingkungan adalah membuat batik mangrove," katanya.

Menurut dia, tujuan dari batik mangrove tersebut adalah kampanye lingkungan yakni dengan cara mengenalkan mangrove melalui seni batik. "Saya kira ini yang paling efektif, daripada cara lainnya," katanya menegaskan.

Batik mangrove, lanjut dia, pertama kali mulai dicetuskan pada tahun 2007 hingga 2008. Selama dua tahun tersebut, ia belajar membatik ke sejumlah daerah, salah satunya belajar cara mendesain batik di Bali.

Baru pada bulan Maret 2009, ia mengumpulkan sejumlah warga di Kecamatan Rungkut Surabaya untuk mengikuti pelatihan cara membatik. "Pertama saya bebaskan mereka membuat batik sesuai keinginannya. Namun pada saat saya melihat hasil karya mereka, saya terinspirasi dengan mangrove," ujarnya.

Lulut sendiri berhasil menampilkan kain batik mangrove dengan beragam motif bunga, buah, akar, binatang dan motif mangrove lainnya.

Namun, batik yang sudah pernah dipamerkan adalah batik dengan beragam motif batik mangrove, antara lain motif "Aegiceras corniculatum, A. floridum, Avicennia alba, Bruguiera cylindrica, Lumnitzera racemosa, "Acanthus ilicifolius, Xylocarpus granatum, Sonneratia alba, Rhizophora mucronata, Pemphis acidula, Nypa fruticans, Barringtonia asiatica, Calophyllum inophyllum, Calotropis gigantea, Pandanus tectorius, Acrostichum aureum dan motif Ipomoea pes-caprae.

Desain batik mangrove murni mengadopsi jenis-jenis mangrove yang hidup di rawa-rawa sekitar pantai Wonorejo, seperti baringtonia, tanjang, nipah, nyamplung, dan bogem. Warna yang dipilih adalah warna-warna yang cerah.

Memang ada pengaruh dari Batik Madura, tapi batik mangrove punya kekhasan sulur-sulur mangrovenya dan selalu dalam bentuk batik tulis, bukan cetak.

Sebenarnya, tak hanya batik bermotif mangrove saja yang dihasilkan oleh Lulut dan kelompok binaannya yang berjumlah 11 kelompok. Namun, sabun wangi dari buah Sonneratia juga dibuat dengan tujuan utama untuk memperkenalkan mangrove kepada masyarakat umum.

Beranjak dari pemikiran yang sama bahwa mangrove bukanlah sebuah ekosistem penuh sampah, nyamuk, dan tak berdaya guna, melainkan sebuah ekosistem yang sangat potensial baik secara ekologi dan ekonomi, maka Lulut dan kelompoknya berjuang keras agar mangrove "diakui" dari sisi ekonominya.

Bahkan batik mangrove sendiri juga pernah diikutkan dalam pameran di Jakarta beberapa waktu lalu. Namun, ia sendiri cukup menyadari bahwa produksi mangrove masih sangat terbatas, sehingga belum bisa bersaing dengan batik kelas atas seperti yang ada di Yogyakarta dan Surakarta.

Dengan 11 kelompok yang ada, kata dia, masing-masing kelompok dalam setiap dua pekan menghasilkan enam hingga delapan kain. Satu lembar kain batik mangrove berukuran sekitar tiga meter dijual dengan harga Rp75 ribu hingga Rp200 ribu.

"Batik mangrove baru sebatas dijual ke masyarakat yang ada di Surabaya, tapi responnya bagus. Bahkan tidak hanya kalangan orang tua, tapi juga anak-anak muda," paparnya.

Ia sendiri juga mempunyai rencana untuk memasarkan produknya ke sejumlah instansi pemerintahan dan swasta di Surabaya. "Hingga saat ini yang sudah memesan batik mangrove baru Kecamatan Rungkut," katanya.

Untuk menembus pasar batik, kata Lulut, mau tidak mau memang harus dikelola secara industri dan melibatkan banyak tenaga kerja dan modal. “Kami masih bingung soal pemasaran. Selama ini kami menjual produk-produk kami ke instansi-instansi pemerintah. Untuk masuk ke pasar batik, kami masih banyak kendala,” ucapnya lirih.

HAK PATEN DESAIN

Sebelumnya, Sekretaris Kecamatan Rungkut, Ridwan Mubarun yang menjadi fasilitator kelompok batik mangrove di Wonorejo mengatakan, Pemkot Surabaya berusaha mengangkat keberadaan batik mangrove dengan menetapkannya sebagai ikon Kecamatan Rungkut.

Selain itu, batik mangrove juga akan dimasukkan dalam paket ekowisata hutan mangrove yang akhir tahun 2009 akan diresmikan oleh wali kota Surabaya. “Kami juga berupaya untuk memfasilitasi kelompok-kelompok ini mendapatkan hak paten atas desain batik mangrove.

Ia juga mengaku bersyukur atas batik asal Indonesia yang mendapat pengakuan dari Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membawahi masalah kebudayaan, UNESCO sebagai warisan budaya dunia (world heritage) tak benda (intangible). Pengakuan tersebut diberikan UNESCO di Abu Dabi pada Jumat (2/10) malam

"Kami berharap batik tetap eksis, diterima oleh masyarakat dunia, dan perajinnya tetap bisa berkarya lebih baik," katanya.

Kreativitas membuat batik tersebut rupanya menarik perhatian istri Wakil Wali Kota Surabaya, Arif Afandi yakni Tjahyaning Retno Wilis untuk berkunjung ke pameran batik mangrove yang digelar di Kecamatan Rungkut beberapa waktu lalu.

Bahkan, Tjahyaning Retno yang juga sebagai ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Deskranada) Surabaya memberikan stimulus berupa bantuan modal sebesar Rp2 juta.

"Bantuan ini jangan dilihat besarnya tapi ini merupakan stimulus sekaligus pancingan agar pihak lain juga mau perduli dengan kerajinan tradisional seperti batik ini agar tak punah," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono meminta kepada pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya supaya memakai pakain batik paling tidak dua hingga tiga kali dalam sepekan.

"Jauh sebelum adanya intruksi dari Presiden RI untuk serentak memakai batik pada Jumat(2/10), saya sudah minta agar memakai batik," katanya.

Menurut dia, memakai pakain batik merupakan salah satu upaya menghargai pusaka budaya bangsa Indonesia. Pasalnya, batik sendiri nyaris diakui oleh negara Malaysia sebagai budayanya.

Selain itu, kata dia, dengan memakai pakain batik, juga memberikan penghasilan bagi para perajin batik yang saat ini mulai marak di Surabaya dan juga memberikan bekal ketrampilan membatik di kalangan ibu-ibu PKK.

"Semakin terampil ibu-ibu PKK, maka semakin banyak industri batik yang ada di Surabaya," ujarnya.

Untuk itu, kata dia, pihaknya menyarankan agar seluruh pegawai di Pemkot Surabaya membiasakan dengan memakai batik, paling tidak dalam sekali dalam sepekan.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Liputan berita dan Pers, Bagian Humas Pemkot Surabaya, Eddy Witjayanto menambahkan bahwa kebiasaan memakai pakain batik sudah dilakukan pegawai pemkot setiap hari Jumat. "Meski tidak ada aturan resmi, tapi banyak di antara pegawai yang sudah memakai batik," katanya.

Namun, kata dia, pihaknya juga tidak memungkiri adanya sejumlah pegawai yang enggan memakai batik pada hari Jumat dengan alasan tertentu. "Tiap orang punya alasan sendiri-sendiri," katanya.

Namun, pemakaian seragam batik selama sepekan dianjurkan pada saat peringatakan Hari Kebangkitan Nasional. Hal itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat. (nta)
Read Full 0 komentar

Faktor Kesulitan Membuat Batik Tulis Mahal

Senin, 19 Oktober 2009
oleh Neta P. Nasution


SIANG itu, arena pameran Karya Kreatif UKM 2009 di Balai Sidang Jakarta, Minggu (18/10), berjejal manusia. Pengunjung dewasa dan anak-anak berjibun jadi satu. Ada stan pameran yang laris manis diborong pengunjung, ada yang biasa-biasa saja. Namun ada juga yang seret, dengan berbagai penyebabnya.

Stan pameran batik tulis, misalnya. Seorang wanita berpenampilan molek dengan nama  

Farida (35) batal membeli selembar kain batik tulis setelah ia tahu harga yang ditawarkan. Penjual menyebut harga Rp 450.000 untuk selembar kain yang memikat hatinya.


Sebelum menanyakan harga, ia sudah meneliti beberapa kain. Setelah menemukan kain dengan corak yang dirasa pas, baru ia bertanya harganya. ”Tadinya mau buat bawahan kebaya yang beli di sini juga. Enggak jadi beli deh, mahal banget. Heran kenapa harganya bisa begitu,” gumamnya.


Keingintahuannya terjawab sebelum ia keluar dari arena pameran. Penyelenggara pameran menyediakan tempat demo bagi pengunjung. Beberapa perajin menyediakan bahan demo yang bisa digunakan pengunjung. Pengunjung bisa memilih kerajinan tangan di pojok arena demo atau membatik di bagian tengah arena.


Farida memilih tempat demo batik. Ia mencoba menggambar bunga. Belum 10 menit, ia sudah merasa susahnya membuat batik tulis. ”Kadang malam (tinta batik)-nya enggak mau keluar, kadang keluar kebanyakan, keluar sampai meleber ke mana- mana. Bikin batik susah banget, wajar harganya mahal,” ujarnya.


Ibu dua anak itu butuh hampir 20 menit untuk membuat motif kelopak bunga yang kurang memuaskan hasilnya. Tetapi, ia senang karena bisa merasakan pengalaman membuat batik. ”Kalau di televisi kelihatannya mudah sekali, sebentar saja langsung jadi motif. Waktu coba sendiri, susahnya minta ampun. Buat batik cap juga katanya susah dan lama. Kalau batik cetak mudah dan cepat, makanya bisa murah,” ujarnya.


Meski tahu susahnya membuat batik, ia tidak kembali ke gerai penjual kain batik tulis yang sebelumnya didatangi. Ia sudah cukup puas dengan beberapa baju batik yang motifnya hasil cetakan mesin. ”Ini sudah bagus kok, bisa buat ke kantor atau acara biasa,” ujarnya.


CANTING PANAS


Pengunjung lain, Dira (21), juga merasakan susahnya membatik. Kesusahan dirasakan mulai dari memegang canting. Alat untuk menorehkan malam ke kain itu terasa panas karena terus berada di kuali berisi malam. Kuali itu terus dipanaskan agar malam tetap cair dan bisa ditorehkan ke kain. ”Ini cantingnya panas, kelamaan di dalam kuali. Heran kenapa perajin-perajin itu enggak kepanasan,” tuturnya.


Sebelum malam bisa ditorehkan, canting harus ditiup dulu untuk melancarkan saluran ujungnya. Dira butuh melakukan beberapa kali sebelum bisa meniup dengan pas. ”Kalau meniup terlalu keras, malamnya muncrat ke mana-mana. Terus di kain meleber karena malam terlalu lancar mengalir dari canting. Kalau kelewat pelan, malam enggak mau keluar. Perajin-perajin di Pekalongan atau Solo itu sudah tiap hari niup canting, jadi kelihatan enak bener,” ungkapnya.


Uji coba di arena pameran itu membuat mahasiswi salah satu perguruan tingi swasta di Jakarta ini tahu kenapa batik mahal. Baginya, membeli batik bukan sekadar membeli kain. ”Pembeli lebih membayar untuk keahlian para perajin. Keahlian itu perlu latihan bertahun-tahun sebelum bisa membuat batik bagus-bagus,” tuturnya.


Motif-motif batik juga tidak sembarangan dibuat. Tiap motif memiliki landasan filosofi tersendiri. ”Kata teman dari Solo, tiap acara sebenarnya ada motif khusus. Bagi yang muda seperti saya sih, enggak terlalu ngerti. Cuma kalau dipelajari, menarik juga. Tetapi, saya sih belum punya batik tulis,” ujarnya.


Salah seorang teman kuliah Dira yang juga hadir di arena pameran, Arman, mengatakan, seharusnya ada lebih banyak pelajaran soal landasan filosofi dan nilai batik. Pelajaran itu akan mendorong orang mengerti dan menyukai batik. ”Sekarang orang pakai batik karena sedang tren. Kalau tren sudah habis, siapa mau pakai batik? Kan sama waktu sebelum tren, enggak ada orang mau pakai batik. Kesannya cuma orang tua yang pantas pakai batik,” katanya.


Tindak lanjut atas pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai Budaya Tak Benda Warisan Manusia seharusnya tidak berhenti sebatas anjuran memakai saja. Orang Indonesia harus diberi tahu lebih banyak mengapa UNESCO membuat pengakuan itu. ”Mungkin harus ada pelajaran lebih banyak soal sejarah batik pada masa lalu dan sekarang. Pelajarannya jangan kaku, nanti enggak menarik buat yang muda-muda,” ujarnya.


Pelajaran itu juga akan membantu orang Indonesia yakin batik memang dikembangkan bangsa ini. Jadi, orang Indonesia bisa menjelaskan kepada warga asing tentang batik. ”Waktu ada negara lain klaim batik, banyak yang marah. Tetapi, enggak semua ngerti kenapa harus marah karena enggak ngerti soal batik. Itu sebenarnya malah membuat citra Indonesia jadi jelek. Mending buat lebih banyak orang tahu soal batik biar makin banyak yang bisa jelasin soal batik,” ujarnya.


Cara seperti itu akan lebih diterima dan menarik simpati warga negara asing. Warga negara asing akan yakin batik memang warisan budaya asli Indonesia karena banyak orang Indonesia yang bisa menjelaskan soal batik. ”Sama juga dengan kepemilikan benda lain. Mana bisa ngaku punya sesuatu kalau enggak bisa jelasin sesuatu itu seperti apa,” tuturnya.


Namun, seperti Farida dan Dira, Arman belum punya koleksi batik tulis. Faktor harga jadi alasan utama ia belum memiliki busana dari batik tulis. ”Selain itu, rasanya sayang kain bagus dan mahal dipotong-potong buat baju. Mending buat yang lain aja deh,” tuturnya. (kompas cetak/berbagai sumber)
Read Full 0 komentar

Pemerintah Tambah Cadangan Risiko Fiskal

Jumat, 18 September 2009

PEMERINTAH menegaskan, anggaran cadangan risiko fiskal perlu ditambah dari usulan awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2010.

Hal ini dilakukan karena pos anggaran tersebut dibutuhkan tidak hanya untuk mengantisipasi pembengkakan subsidi BBM, tetapi juga listrik. Demikian disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu, Kamis (17/9).

Anggito mengatakan, subsidi listrik perlu diamankan karena potensi pembengkakannya lebih serius dibandingkan subsidi BBM. Pasalnya, tambah Anggito, variabel makro yang memengaruhinya cukup banyak,

"Seperti, variabel kurs, variabel harga, variabel fuel mix, variabel losses, variabel marjin, dan ketentuan-ketentuan pinjaman," kata Anggito, ketika ditemui di gedung DPR, Jakarta.

Seperti diketahui, pemerintah telah mengusulkan penambahan dana cadangan risiko fiskal sekitar Rp 3-5 triliun dari usulan awal di RAPBN 2010 sebesar Rp 5,6 triliun.

Namun, Panitia Anggaran DPR hanya memberikan ruang peningkatannya maksimal Rp3 triliun. Menurut Anggito, penambahan dana resiko fiskal yang diusulkan pemerintah merupakan hal yang wajar. Sebab, jika pemerintah memilih lebih konservatif, tentu akan ada risikonya.

Kendati demikian, Anggito mengakui, besaran cadangan risiko fiskal yang proporsional untuk mengantisipasi lonjakan subsidi listrik dan subsidi BBM masih perlu dibahas lebih lanjut. Mengenai subsidi BBM tahun 2010, Anggito menuturkan masih relatif aman kendati tren harga minyak mentah dunia naik.

Konsumsi BBM juga masih bisa dikendalikan dengan adanya program konversi minyak tanah ke gas. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) juga sudah punya data informasi tentang alpha untuk masing-masing kabupaten.

"Jadi kurang lebih kita sudah bisa mengendalikan konsumsi BBM. Kalau listrik itu variabelnya sangat banyak sehingga kita lebih memberikan cadangan fiskal itu untuk listrik." tuturnya.(dar/kmp)
Read Full 0 komentar

Monopoli PT Pos Dicabut DPR

Rabu, 16 September 2009

ERA monopoli PT Pos Indonesia di jasa pengiriman dokumen resmi berakhir. Kemarin, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencabut penguasaan pasar ini.

Pencabutan ini tertuang dalam Undang Undang (UU) tentang Pos yang terbaru. Peraturan ini sekaligus menggantikan UU No 6/1984 tentang Pos. "Tidak ada lagi monopoli PT Pos," tandas Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga, Selasa (15/9).

Sekadar mengingatkan, jika merujuk ke UU No 6/ 1984, swasta hanya diizinkan melayani pengiriman dokumen dan paket dengan berat di atas 2.000 gram. Di bawah itu, pengiriman harus melalui jasa PT Pos. Praktiknya di lapangan selama ini, banyak perusahaan yang mengabaikan batasan ini.

Nah, peraturan baru itu menyebut bahwa segala bentuk badan usaha bisa masuk ke bisnis pos tanpa pembatasan berat, para pengusaha jasa kurir jelas riang. Mereka yang bisa masuk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pihak swasta, ataupun koperasi.

Selain bisnis jasa pengiriman dokumen, swasta dan pihak lain juga bisa melayani jasa layanan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos.

Selain itu, untuk meningkatkan persaingan, pelaku bisnis pos juga bisa melakukan kerja sama dengan pihak mana pun, entah itu yang berkecimpung di bisnis pos atau nonpos. Bahkan, bisa dengan investor asing.

Namun, kalau menggandeng pihak asing yang berkecimpung di bisnis serupa, peraturan ini membatasi ruang lingkup operasi bisnisnya. Mereka hanya bisa beroperasi di wilayah tertentu.

Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh bilang, pebisnis pos berbendera asing hanya boleh beroperasi di wilayah atau provinsi yang sudah memiliki bandara dan pelabuhan bertaraf internasional.

Pemerintah sadar, dengan membuka keran bagi investasi di industri perposan, PT Pos akan mendapat pesaing baru. Makanya, Pemerintah berencana melakukan penyegaran di tubuh perusahaan pelat merah ini dalam jangka waktu lima tahun. "Tidak cuma dana, tapi juga berupa kajian supaya ada kompetensi dan perbaikan layanan," jelas Nuh.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Postel Basuki Iskandar menegaskan, pertumbuhan industri pos di Indonesia bisa mencapai 10 persen per tahun. Total omzet industri ini bisa mencapai Rp 7 triliun-Rp 8 triliun per tahun. (Nasila/Kontan)
Read Full 0 komentar
 

© 3 Columns Newspaper Copyright by TRIBUNBISNIS.COM | Template by Blogger Templates | Blog Trick at Blog-HowToTricks